Mencari Skema Kompensasi sebagai Dampak dari Kenaikkan Harga BBM Bersubsidi

Beberapa minggu terakhir publik baik melaui media cetak, media elektronik maupun jejaringsosial lagi “semangat-semangatnya” membahas mengenai pengurangan subsidi BBM yang berdampak pada peningkatan harga BBM bersubsidi. hal-hal yang dibahas bermacam-macam, dari kelangkaan solar bersubsidi, ketimpangan harga BBM antara di Ibukota dengan di daerah (sebut saja pedalaman Kalimantan), beban anggaran negara yang semakin besar yang bisa  berakibat pada “jebol”nya APBN akibat dari beban subsidi BBM yang terus bertambah. suara pro-kontra pun bermunculan. namun yang menarik adalah,sebagian besar dari para “pembahas” tersebut (seakan) “sepakat” bahwa sudah saatnya harga BBM itu dinaikkan demi menyelematkan keuangan negara. Kenapa hal itu menjadi menarik? karena sepanjang ingatan saya, baru kali inilah ada suara “pro” yang begitu signifikan terhadap kenaikkan harga BBM. setelah suara pro dan kontra, hal berikutnya yang menjadi pembahasan adalah “akan dikemanakan dana kompensasi kenaikan BBM? kepada siapa? bagaimana skemanya?”

Beberapa hari yang lalu, muncul informasi bahwa dana subsidi BBM akan dialihkan melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang namanya berubah menjadi BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) sejumlah Rp 150 ribu per bulan selama 4 bulan  setelah harga BBM bersubsidi dinaikkan. Berdasarkan Informasi dari Kementerian Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), akan ada 15.5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) per bulan yang menerima BLSM. Jika mengacu pada perhitungan tersebut, maka dana yang akan disalurkan selama 4 (empat) bulan tersebut adalah Rp 9,3 Triliun.

Sebenarnya, program BLSM ini merupakan “pengulangan” program yang pernah dilaksanakan pada tahun 2005 dan 2009 yang lalu. Banyak pihak yang menyayangkan dan menganggap bahwa program BLSM ini merupakan program populis yang bertujuan untuk memenangkan pemilihan umum 2014 nanti. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan ibarat dua mata pedang. Masing-masing memiliki sisi positif maupun negatif. Program BLSM yang akan diberikan setiap bulannya, dinilai dapat meringankan “beban” pengeluaran sementara masyarakat. Namun ada juga pihak yang menolak skema kompensasi BBM tersebut karena dianggap tidak mendidik dan memicu tindakan konsumtif sehingga diragukan efektifitasnya. Ditemukan beberapa kasus, masyarakat setelah menerima bantuan justru membelanjakan uang tersebut menjadi barang-barang konsumtif seperti Telepon Seluler, atau baju. Bahkan ada yang membelanjakan uang tersebut menjadi minuman keras, dan dipakai berjudi. Memang tidak semua melakukan itu, namun tentunya kita harus memastikan bahwa pemberian kompensasi BBM bersubsidi sampai ketangan masyarakat dan dimanfaatkan sesuai tujuan awal pemberiannya. Ada hal yang menarik, tanggal 12 Mei 2014 yang lalu muncul pemberitaan disuatu media bahwa terdapat 120 Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi yang menolak rencana pemberian BLSM sebagai kompensasi atas rencana menaikkan BBM kepada masyarakatnya. Alsannya karena dinilai dapat merusak ikatan sosial dan bernilai positif. Ikatan sosial yang rusak seperti apa? Pada saat pemberian program BLT yang lalu, banyak masyarakat setempat yang curiga dan menuding aparat pemerintah berlaku tidak adil dan tidak transparan mengenai data-data penerima BLT. Banyak pihak masyarakat yang mengusulkan agar agar kompensasi kenaikkan harga BBM diberikan dalam bentuk alokasi dana infrastruktur pedesaan untuk menopang perekonomian masyarakat.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk “menjustifikasi atau menghakimi” skema BLSM, selama tujuannya untuk membantu rakyat, skema apapun pada akhirnya tidak menjadi masalah penting. namun, yang terpenting adalah “Siapakah pihak yang tepat sebagai penerima BLSM ini?”.

Pertama kali kita harus memahami bahwa subsidi itu harusnya dinikmati oleh orang yang paling tidak mampu atau kita sebut saja orang miskin. Menurut bank dunia, angka kemiskinan nasional Indonesia menurun per September 2012 menjadi 11,7% turun dari 12,5% tahun sebelumnya. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, ternyata tingkat kerentanan kemiskinan masih tinggi dengan hampir 40% dari total penduduk dengan tingkat konsumsi dibawah 1.5 kali garis kemiskinan nasional. Sejalan dengan hal itu, berdasarkan Laporan Bulanan BPS di bulan Maret 2013, per september 2012 total jumlah penduduk miskin sebanyak 28,6 Juta jiwa dengan penyebaran sebesar 10,5 juta penduduk miskin di perkotaan dan 18, 1 juta penduduk miskin pedesaan. Dapat dikatakan bahwa angka kemiskinan sebesar 14,7% berada di pedesaan sehingga bisa dipastikan bahwa  orang miskin itu petani/nelayan. Hal ini juga dipertegas dengan fakta lapangan bahwa sebagian besar RTS penerima Raskin adalah petani. Sehingga, bukan hal yang berlebihan apabila pihak yang tepat untuk menerima kompensasi BBM adalah petani/nelayan atau dengan kata lain diarahkan untuk melindungi mereka.

Saya pikir banyak pihak yang belum menyadari arti penting dari sektor pertanian (dalam arti luas) bagi Indonesia. Tanpa kita sadari, sektor pertanian selain sebagai salah satu pemasok sumber pangan untuk 245 juta penduduk Indonesia, juga menyerap 33,2% dari total tenaga kerja, berkontribusi sebesar 87% bahan baku UKM, dan juga menyumbang 70% pendapatan rumah tangga di pedesaan. selain itu, sektor pertanian juga menyumbang PDB nasional sebesar 14,72% dan US$ 43,37 Miliyar devisa negara.

Pembangunan pertanian diarahkan kepada pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan nilai tambah daya saing dan ekspor. Beberapa arahan kebijakan dan program telah dicanangkan dan didukung oleh Komisi IV DPR RI untuk mencapai hal tersebut. Namun, pembangunan pertanian bukannya tanpa tantangan. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat tidak diiringi dengan ketersediaan lahan pertanian yang luasannya mengalami penurunan tiap tahunnya. Dengan kata lain, tantangan yang dihadapi Pemerintah, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya yang berjumlah sekitar 245 juta jiwa dan terus meningkat. Tantangan lainnya adalah berkaitan dengan sistem pendukung yang berkaitan dengan produksi pertanian (dalam arti luas), yaitu:

Lahan . Permasalahan mendasar terkait lahan adalah, adanya praktik Konversi lahan pertanian secara masif yang berdampak kepapda kepemilikkan lahan yang sempit. UU No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan telah mengatur secara mendetil mengenai larangan alih fungsi lahan pertanian pangan. Namun hingga saat ini, masih terjadi praktik alih fungsi lahan pertanian tersebut. Bukan menjadi rahasia lagi, kalau rata-rata konversi lahan pertanian mencapai 100.000 ha per tahunnya. Akibatnya adalah kepemilikan lahan pertanian rata-rata yang sempit, mencapai 0,3-0,5 ha per kapita. Sementara, Lahan perkapita negara-negara pertanian dunia umumnya > 1.000 m2 . Idealnya lahan sawah 15 juta ha, dan lahan kering 20 juta ha. sehingga total 35 juta ha dan rasionya menjadi 1.591 m2 per kapita (seperti India). Selain itu, kondisi produktivitas komoditas pertanian primer yang diproduksi petani di sentrasentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena banyaknya petani yang memberikan pupuk kimia tunggal  (khususnya Pupuk N) dalam waktu lama, mengakibatkan kelelahan lahan (soil fatigue), pada ahirnya lahan menjadi tidak subur.Di sisi lain degradasi lahan dan sumber air juga terjadi akibat budidaya produksi yang mengabaikan kaidah konservasi lingkungan, terutama dalam pembukaan lahan dan budidaya tanaman di daerah lereng-lereng perbukitan dan pegunungan.

Tantangan berikutnya adalah, berkaitan dengan Pembenihan dan Pembibitan, terutama terkait pada lemahnya sistem produksi  & distribusi.  Sebagai gambaran, pelaksanaan subsidi benih sesuai keterangan dari pemerintah belum mencukupi 1/3 (sepertiga) kebutuhan nasional. Selain itu, petani juga dihadapkan dengan hambatan pengembangan benih, dengan kata lain sangat sulit penangkar-penangkar benih lokal untuk berkembang. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah masalah ketersediaan Infrastruktur dan Sarana, petani dihadapkan pada kenyataan masih terdapat jaringan irigasi yang rusak. Banyak jaringan irigasi yang “tidak terhubung” antar irigasi. Selain itu, tingginya kerusakan infrastruktur pendukung usaha tani  juga dinilai sebagai tantangan bagi pembangunan pertanian yang menyebabkan tingginya biaya produksi dan transportasi. Fakta dilapangan mengatakan bahwa, setiap produksi komoditas pertanian lokal, membutuhkan hingga 25% biaya logistik, dan mengakibatkan rendahnya daya saing produk pertanian lokal.

Keterbatasan jumlah dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dapat menjadi faktor penghambat pembangunan pertanian untuk menopang swasembada pangan. penyebabnya adalah sulitnya petani mendapatkan akses pengetahuan cara berusaha tani yang baik dan terukur. memang tidak dipungkiri bahwa, meskipun secara tradisional petani memiliki pengetahuan usaha tani yang mumpuni. Namun, dalam jangka panjang hal itu dapat berpengaruh pada hasil produk pertanian.

Pembiayaan Petani juga merupakan tantangan dalam pembangunan pertanian. sulitnya akses petani mendapatkan pinjaman, banyaknya petani gurem/kecil sehingga menjadi tidak bankable dalam mencari pembiayaan usaha taninya, ditambah masih adanya tunggakan KUT yang belum diputihkan merupakan masalah klasik terkait pembiayaan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, salah satu faktor penyebab lemahnya sektor pertanian Indonesia karena sulitnya petani mendapatkan akses ke sumber modal yang ada. Akses petani ke perbankan yang sangat lemah dapat disebabkan karena: (1) petani tidak memiliki jaminan atau agunan guna mendapatkan kredit; (2) pertanian dianggap sebagai usaha yang memiliki risiko tinggi sehingga perbankan mengalami kesulitan dalam menyalurkan kreditnya; dan (3) skala kredit yang dibutuhkan rumah tangga  petani sangat kecil (karena sempitnya lahan) sehingga tidak memenuhi skala kredit kecil dari perbankan.

Faktor lain yang menjadi tantangan atau hambatan dalam pembangunan pertanian adalah lemahnya kelembagaan petani sehingga berakibat pada industri pertanian yang belum berkembang. Akibatnya adalah posisi tawar menawar petani menjadi rendah dan (lagi-lagi) produk yang dihasilkan tidak dapat bersaing dengan produk atau petani asing. Secara umum, Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial atau social interplay dalam suatu komunitas. Kelembagaan pertani juga memiliki titik strategis (entry point) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompok tani). Saat ini potret petani dan kelembagaan petani di Indonesia diakui masih belum sebagaimana yang diharapkan (Suradisastra, 2008). Permasalahan-permasalahan mendasar yang menghambat perkembangan kelembagaan petani di Indonesia antara lain adalah, kurangnya wawasan maupun pengetahuan petani terhadap manajemen dan jaringan pemasaran, kemudian petani belum terlibat secara utuh dan komprehensif dalam kegiatan agribisnis. Sebagian besar aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah peran dan fungsi kelembagaan petani belum berjalan optimal. Untuk mengatasi permasalahan di atas perlu melakukan upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani (seperti: kelompoktani, lembaga tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh, dan kelembagaan permodalan) dan diharapkan dapat melindungi dan meningkatkan posisi tawar menawar petani.

Kelembagaan Petani yang kuat berperan penting dalam pembangunan dan pengembangan sektor pertanian Indonesia. Secara makro, kelembagaan petani berperan secara signifikan dalam program-program pemerintah, antara lain  Bimbingan Massal (Bimas), Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Koperasi Unit Desa (KUD), Insus, Supra Insus dan program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dalam rangka menopang swasembada dan swasembada berkelanjutan pangan. Dengan demikian, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan tersebut juga untuk menghasilkan pencapaian kesinambungan dan keberlanjutan daya dukung SDA dan berbagai usaha untuk menopang dan menunjang aktivitas kehidupan pembangunan pertanian di pedesaan. Permasalahan lahan, minimnya sarana produksi pertanian, buruknya ketersediaan infrastruktur dan sarana, rendahnya kualitas sumber daya manusia pertanian, kurangnya akses pembiayaan kepada petani dan diperparah dengan lemahnya kelembagaan petani berakibat kepada industri hilir pertanian juga tidak berkembang. Hal ini sejalan dengan fakta dilapangan bahwa masih banyak petani yang melakukan usaha taninya dengan alat atau teknologi tradisional sehingga tidak mampu mengimbangi pesatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat akan produk pertanian.

Berdasarkan paparan diatas, dapat dikatakan bahwa problem mendasar bagi mayoritas petani Indonesia adalah ketidakberdayaan dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya. Posisi tawar petani pada saat ini umumnya lemah, hal ini merupakan salah satu kendala dalam usaha meningkatkan pendapatan petani. Menurut Branson dan Douglas (1983), lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai. Petani kesulitan menjual hasil panennya karena tidak punya jalur pemasaran sendiri, akibatnya petani menggunakan sistim tebang jual. Dengan sistim ini sebanyak 40 % dari hasil penjualan panenan menjadi milik tengkulak. Peningkatan produktivitas pertanian tidak lagi menjadi jaminan akan memberikan keuntungan layak bagi petani tanpa adanya kesetaraan pendapatan antara petani yang bergerak di sub sistem on farm dengan pelaku agribisnis di sub sektor hulu dan hilir. Kesetaraan pendapatan hanya dapat dicapai dengan peningkatan posisi tawar petani. Hal ini dapat dilakukan jika petani tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menghimpun kekuatan dalam suatu lembaga yang betul-betul mampu menyalurkan aspirasi mereka.

Secara umum tantangan pembangunan pertanian untuk mencapai swasembada pangan adalah: Kerusakan infrastruktur pertanian dan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cenderung meningkat dan sulit dikendalikan; Perubahan iklim ekstrim khususnya banjir dan kekeringan; Degradasi lingkungan dan sumberdaya lahan yang menurunkan kapasitas produksi pangan nasional; Populasi sapi cenderung tidak meningkat karena tingginya prevalensi penyakit , angka kemajiran dan pemotongan betina produktif; Produksi gula tiga tahun terakhir  (2008 – 2011) cenderung menurun  karena bongkar ratoon belum dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi dan revitalisasi pabrik gula belum optimal; Sistem penyuluhan yang kurang memadai; Keterlambatan penyediaan sarana produksi; Masih lemahnya integrasi dan sinergi program antar instansi, Lembaga / Kementerian, pusat dan daerah.

Lebih lanjut lagi, jika dikelompokkan tantangan pembangunan pertanian akan mengerucut kepada permasalahan prasarana dan sarana pertanian, serta permasalahan kelembagaan baik kelembagaan petani maupun kelembagaan ekonomi petani. Terkait dengan skema pemberian BLSM, seyogyanya bantuan yang diberikan dalam jangka panjang dapat bermanfaat bagi penerima dan mendidik penerima bantuan. Kami di Komisi IV DPR RI, telah mengkaji beberapa alternatif kompensasi BBM yang diarahkan untuk menyelesaikan problem-problem mendasar penyediaan Sarana Produksi Pertanian (maupun perikanan dan kelautan) serta dapat dialokasikan untuk peningkatan akses permodalan petani (dan nelayan). Harapannya, bantuan yang diberikan dapat memenuhi seluruh kebutuhan petani yang dikelola untuk menghasilkan produk pertanian (maupun perikanan) yang berdaya saing.

sayaberpendapat, dana kompensasi pengurangan subsidi BBM dapat diberikan berupa bantuan benih berupa subsdi, mengingat pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian baru dapat memenuhi 1/3 kebutuhan benih nasional. Padahal, ketersediaan benih merupakan salah satu faktor utama untuk menopang swasembada pangan. Selain itu, dana kompensasi tersebut juga dapat bertujuan untuk menyelesaikan kebutuhan Alat dan Mesin Pertanian, misalnya hand tracktor. pemberian hand tracktor kepada petani dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha tani. Kemudian, untuk menekan losses produksi pertanian, alokasi dana kompensasi dapat berupa penyediaan hand dryer dan combine harvester.  Dengan adanya dryer/pengering, kualitas hasil pertanian misalnya komoditas  beras, akan menjadi tahan lama.  Sehingga, dalam jangka panjang, ketersediaan beras akan mencukupi dan dapat memberikan ketetapan harga.  Kemudian, dengan adanya combine harvester , petani dapat menekan losses dari sekitar 10%-15% menjadi 2%-3%. Kemudian, diluar Sarana Produksi Pertanian dasar berupa benih, dana kompensasi subsidi BBM juga dapat digunakan untuk peningkatan akses permodalan petani, misalnya melalui PUAP.

Sebenarnya, skema alokasi dana kompensasi subsidi BBM tidak hanya dapat dialokasikan pada benih dan program PUAP saja. Pemerintah telah mencanangkan swasembada dan swasembada berkelanjutan 5 komoditas utama pertanian, yaitu komoditas beras, jagung, kedelai, gula, dan daging. Sehingga, skema pemberian bantuan kepada petani sebagai kompensasi atas berkurangnya subsidi BBM dapat diberikan untuk pencapaian swasembada komoditas pangan utama. Untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan tersebut, Komisi IV DPR RI telah memberikan arahan kebijakan kepada pemerintah yang dijewantahkan kedalam skema-skema ataupun formulasi sebagai berikut :

  1. Mencapai Surplus Beras 10 juta ton,  yang dapat dicapai dengan kegiatan yang bertujuan untuk Pengurangan susut panen ; Penurunan konsumsi beras 1; Penambahan Luas Sawah ; dan Peningkatan produktivitas dan IP  dengan melakukan Perbaikan  jaringan irigasi , Penggunaan pupuk berimbang , penggunaan benih varietas unggul, pengendalian OPT  dengan PHT dan Spot Stop , serta  Peningkatan intensitas penyuluhan .
  2. Mencapai Swasembada Jagung yang dapat dicapai dengan kegiatan yang bertujuan untuk  Penambahan luas panen serta Peningkatan produktivitas  dan IP  dengan melakukan Peningkatan ketersediaan air, Peningkatan intensitas penyuluhan, Peningkatan penggunaan pupuk, Pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim  melalui pengendalian hama terpadu (PHT) dan Spot Stop, Perbaikan penanganan pasca panen untuk penurunan susut Peningkatan bantuan benih hibrida mencapai.
  3. Mencapai Swasembada Kedelai, kebijakan yang dilakukan adalah : Penumbuhan industri perbenihan di lokasi sentra produksi, Kebijakan harga dasar kedelai dan subsidi sarana produksi, Penambahan luas lahan melalui kemitraan dengan BUMN dan swasta, Penambahan luas tanam  dan Peningkatan produktivitas dengan melakukan Pemberian bantuan alat perontok untuk pengurangan losses ; Peningkatan intensitas sistem surjan untuk lahan rawa; Pengendalikan pertanaman dari gangguan OPT melalui hama terpadu (PHT) dan Spot Stop; Peningkatan intensitas penyuluhan; Penggunaan pupuk  (organik dan anorganik), Bantuan benih unggul .
  4. Mencapai Swasembada Gula, kebijakkan yang dilakukan dengan berpijak kepada dua aspek penting yaitu aspek budidaya dan aspek pasca panen. Dari aspek budidaya yang harus dilakukan adalah peningkatan produktivitas tebu per satuan luas. Sementara dari aspek pasca panen adalah revitalisasi pabrik gula untuk meningkatkan rendemen. Langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan Perluasan areal tanam tebu 350 ribu hektar dan melakukan Rawat Ratoon. Dalam melakukan rawat ratoon, yang harus dilakukan adalah penggunaan Pupuk Berimbang; perbaikan sistem pengairan dan pendampingan penerapan teknologi, serta Klentek/kelupas daun kering tebu. Langkah berikutnya adalah melakukan Peningkatan produktivitas dan rendemen tebu selain melaui revitalisasi pabrik tebu, juga melalui Penyediaan benih tepat waktu, jumlah dan mutu dengan penerapan kultur jaringan dan pembinaan penangkar. Peningkatan produktivitas dan rendemen juga dapat dilakukan melalui Bongkar ratoon , Distribusi Benih sesuai kebutuhan varietas di wilayah Pabrik Gula, Penggunaan Benih varietas unggul , Kemudian melakukan Rekomendasi pemupukan dengan tipologi lahan.
  5. Mencapai Swasembada Daging sapi, kebijakkan yang dilakukan selain dengan mendatangkan bibit sapi betina produktif, juga dengan melakukan Penambahan berat badan harian sapi lokal , Penurunan alokasi impor  sapi/daging sapi , Penanggulangan penyakit gangguan reproduksi, Rumah Potong Hewan (RPH) yang menjalankan butchering system ,Peningkatan Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang dilaksanakan dengan melakukan Pengembangan sumber benih/bibit HPT, Pemanfaatan hasil samping tanaman/perkebunan, pengembangan unit pengolah HPT , integrasi ternak-tanaman, pengembangan lumbung pakan.

Setelah dilakukan beberapa kajian, untuk mencapai target diatas hingga tahun 2014 dengan kondisi ceteris paribus, maka anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp112,93 triliun. Anggaran ini belum termasuk anggaran perbaikan jaringan irigasi primer dan sekunder sekitar Rp21 triliun maupun anggaran untuk pencapaian swasembada daging. Kembali kepada skema kompensasi sebagai bantuan atas rencana kenaikkan harga BBM bersubsidi, petani merupakan salah satu pihak yang paling terkena dampak kenaikkan harga BBM bersubsidi.  Kenaikkan harga tersebut dapat menghambat baik secara langsung maupun tidak langsung Program pembangunan pertanian utamanya target swasembada dan swasembada berkelanjutan 5 (lima) komoditas pangan utama. Pangan sebagai hak dasar warga negara haruslah dijamin ketersediaan dan pemenuhannya. Program kompensasi akibat kenaikkan harga BBM bersubsidi haruslah tidak dilakukan dengan tergesa-gesa dan tepat sasaran kepada pihak yang sangat membutuhkan. Seyogyanya program kompensasi harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia secara langsung atau tidak serta berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s